Pilkada Serentak Sarat Kepentingan dan Politik Uang*

Andar Nubowo, Dendi Budiman, Ray Rangkuti (kiri ke kanan) dalam Seminar Nasional bertajuk Implementasi Kebijakan Politik Dalam Negeri Jelang pilkada serentak 2015 di lantai 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Jakarta, Selasa (15/9). Seminar tersebut membicarakan kesiapan pemerintah menjelang pilkada serentak.

9 Desember nanti seluruh masyarakat Indonesia akan menjalani pesta demokrasi. Pesta demokrasi tersebut bertajuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Hal ini merupakan terobosan baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Meskipun begitu, pemerintah dinilai belum maksimal dalam segi fasilitas dan konseptual.

Demikian disampaikan pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti dalam Seminar Nasional bertema Implementasi Kebijakan Politik Dalam Negeri Jelang pilkada serentak 2015 di Aula Madya lantai 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (15/9).

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia dirasa belum matang dalam menyiapkan pilkada serentak. Hal itu dapat dilihat dari rancangan pilkada yang selalu berubah dari tahun ke tahun. Selain itu, politik uang masih marak terjadi disaat pilkada berlangsung. “Masih ada calon yang memberikan uang kepada partai politik,” katanya.

Tak hanya itu, sebagian daerah di Indonesia pun masih belum siap untuk mengadakan pilkada serentak. Semisal Sulawesi Selatan (Sulsel), Sulawesi Tengah (Sulteng), dan terutama di Poso. Meskipun begitu, ia pun berharap dengan adanya pilkada serentak di Indonesia dapat melahirkan pemimpin daerah yang jujur, amanah, dan dapat mensejahterahkan rakyat.

Senada dengan Ray,  Peneliti Indostategi, Andar Nubowo  mengatakan, harus diakui praktik politik uang di Indonesia tak bisa dihindari. Di sisi lain, pelaksanaannya pun sering kali ditimpangi oleh kepentingan pribadi dan kelompok. ”Calon diberi dana oleh pengusaha untuk membiayai kampanyenya,” katanya.

Sebab jika calon yang di dukung itu menang dalam pilkada, lanjut Andar, tentu saja pengusaha tersebut akan meminta bagian untuk memperluas jaringan usahanya tanpa memikirkan kepentingan rakyat. Dengan demikian adanya demokrasi akan terasa percuma bila pemimpin kerap mementingkan pengusaha atau kelompok tertentu saja. Andar juga berharap mahasiswa sebagai kaum terpelajar bisa memberikan kesadaran dalam menjalankan Pilkada di indonesia.

Ketua pelaksana Dendi Budiman mengatakan, diskusi publik ini bertujuan memberikan pengetahuan kepada mahasiswa baru terkait pilkada serentak. Terlebih peran mahasiswa sangat berpengaruh besar untuk kemajuan daerah tempat tinggalnya. Sebab mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa.”Mahasiswa tak boleh acuh dengan daerahnya sendiri,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kini banyak mahasiswa memandang negatif politik Indonesia. Maka dari itu Riungan Mahasiswa Sukabumi (Rimasi) beinisiatif memberikan penyadaran kepada mahasiswa bahwa politik bukan hanya sekadar korupsi dan berbagi kursi. Akan tetapi politik merupakan tanggungjawab semua elemen masyarakat.

Menurut salah satu peserta diskusi, Muhammad Faisal, sebenarnya politik sudah banyak dibicarakan di media nasional maupun forum diskusi. Namun kini yang terpenting ialah partisipasi mahasiswa untuk turut serta dalam pilkada. “Minimal jangan golput,” ujar mahasiswa Ushuluddin ini. (Yayang Zulkarnaen)

*Berita ini dipost di www.lpminstitut.com